No comments

Polemik di Balik Kenaikan Harga BBM

Minyak atau bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi andalan sumber energi utama seluruh negara dan manusia di dunia, termasuk Indonesia. Tak ayal, naiknya harga minyak dunia menghambat laju pertumbuhan ekonomi dunia yang juga berpengaruh pada kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada bulan Januari, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price, ICP) telah mencapai US$ 115,91 per barel dan naik menjadi US$ 121,75 per barel di bulan Februari. Sedangkan alokasi APBN 2012 yang telah disahkan pemerintah mengasumsikan ICP hanya sekitar US$ 90 per barel. Hal ini mengakibatkan alokasi APBN untuk subsidi BBM perlu diatur ulang dengan melakukan RAPBN-Perubahan 2012 yang mengubah asumsi ICP menjadi US$ 105 per barel. Pengubahan ini pun diiringi dengan kenaikan harga BBM yang awalnya Rp 4.500/liter menjadi Rp 6.000/liter pada 1 April 2012 lalu.

Mulai pertengahan Maret 2012 pemerintah mulai giat menyosialisasikan kenaikan harga BBM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djero Wacik melakukan konferensi pers pada 18 Maret 2012 untuk menjawab mengapa harga BBM perlu dinaikkan. Tak ketinggalan Wakil Presiden Boediono melalui Kementrian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Wakil Presiden meluncurkan buku yang berjudul “Subsidi BBM buat (si)Apa? Menjelaskan Kenaikan Harga Premium dan Solar”. Dari buku tersebut dan penuturan Mentri ESDM ada beberapa hal yang menguatkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu :

  1. Kenaikan harga minyak (ICP) dan konsumsi BBM dalam negeri yang melonjak tinggi, mengakibatkan subsidi BBM ‘membengkak’ dan berakibat pada ‘jebol’nya APBN
  2. Keberpihakan pada ‘si kecil’. Selama ini yang paling banyak menikmati BBM bersubsidi adalah kalangan menengah ke atas (subsidi tidak tepat sasaran)
  3. Lebih hemat dan ramah lingkungan. Harga BBM yang murah membuat konsumsi BBM tinggi dan berakibat makin buruknya kualitas lingkungan
  4. Harga BBM Indonesia yang lebih rendah dibanding negara tetangga mengakibatkan tingginya tingkat penyelundupan BBM
  5. Dengan pemangkasan subsidi BBM beban negara pada tahun-tahun mendatang akan lebih ringan. Uang untuk subsidi tersebut bisa dialihkan untuk anggaran lain seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain

Sekilas alasan-alasan yang dikemukakan di atas nampak rasional dan meyakinkan. Namun banyak kejanggalan di balik alasan-alasan di atas dan terkesan pemerintah mengarang alasan-alasan tersebut demi memuluskan rencana kenaikan harga BBM. Walaupun pada kenyataannya tidak semua alasan di atas dapat disalahkan. Berbagai sanggahan disertai fakta pun bermunculan dari berbagai pihak mengenai alasan pemerintah menaikkan harga BBM.

Pemerintah dinilai tidak transparan dalam penyampaian pendapatan yang diterima. Kwik Kian Gie, Menteri Koordinator Ekonomi era Presiden Abdurrahman Wahid menyebutkan bahwa pemerintah telah mendapatkan dua pemasukan dan dua pengeluaran biaya subsidi dalam setahun seperti yang tertera dalam dokumen menteri keuangan mengenai skenario APBN 2012. Tercantum bahwa jumlah pemasukan yang diterima pemerintah lebih besar dari jumlah pengeluaran. Hal itu bisa dilihat dari pemasukan yang berasal dari pajak penghasilan (PPH) migas dan penerimaan sumber alam migas serta pengeluaran untuk subsidi dan biaya yang harus dikeluarkan negara. Kelebihan uang yang diterima dari pemasukan tersebut sebesar Rp 96,7878 trilyun. Jadi sangat tidak masuk akal jika pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk memenuhi biaya subsidi yang kurang, yang berarti APBN tidak jebol dengan kondisi ICP saat ini (Republika, 29 Maret 2012).

Berkaitan dengan subsidi yang tidak tepat sasaran. Dari data Kementerian ESDM, 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi 77 persen dari premium. Adapun 25% kelompok rumah tangga penghasilan terendah cuma menikmati 15 %. Data ini menunjukkan ketimpangan sasaran alokasi penerima subsidi BBM. Namun data ini perlu dicek kembali. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan jumlah kendaraan menurut jenis tahun 1987-2010 ditampilkan sebagai berikut.

harga BBM~jumlah kendaraan bermotor

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kendaraan yang paling banyak (mendominasi) jalanan di Indonesia adalah sepeda motor dengan persentase sebesar 79,4% di tahun 2010. Disusul mobil penumpang, truk, dan bis masing-masing sebesar 11,56%; 6,095%; dan 2,926%. Berdasarkan hasil penelitian Lemigas, konsumsi sepeda motor, rata-rata sebesar 0,75 liter per hari, sedangkan mobil mengkonsumsi 3 liter per hari. Dengan perhitungan konsumsi rata-rata tersebut, sepeda motor masih menempati urutan pertama dengan konsumsi BBM sebesar 45,8 juta liter per hari, sedangkan mobil penumpang sebesar 26,7 juta liter. Terlihat sudah bahwa konsumen terbesar BBM bersubsidi selama ini adalah pengguna sepeda motor yang notabene merupakan kalangan menengah ke bawah. Selain itu, tidak semua mobil penumpang adalah mobil pribadi milik kalangan menengah ke atas, di dalamnya mencakup mobil angkutan kota, penyedia layanan jasa, dan mobil penumpang yang digunakan untuk kegiatan usaha kecil dan menengah. Jadi, pernyataan yang dikatakan oleh pemerintah bahwa konsumsi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran tidaklah tepat.

Penggunaan kata subsidi tidak tepat sasaran pun dinilai tidak sesuai. Karena seharusnya pemerintah mampu menjamin kesejahteraan SELURUH rakyat Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tanpa memandang bulu, apakah rakyat tersebut miskin atau pun kaya. Salahkah bila seseorang itu kaya dan berharap mendapat hak yang sama dari pemerintah ? Dalam hal ini penggunaan BBM bersubsidi. Toh, para kaum menengah ke atas pula yang lebih banyak memberikan sumbangan pendapatan berupa pajak. Pantaskah mereka yang selalu disudutkan dan disalahkan ? Atau kah hal ini hanya ‘akal bulus’ pemerintah yang tak mau repot berpikir untuk menyejahterkan seluruh rakyatnya tanpa kecuali ? Sehingga isu ‘si kaya’ dan ‘si miskin’ selalu dicuatkan ke permukaan ketika isu BBM kembali memanas.

Mengenai penghematan anggaran dan mengurangi beban negara pada tahun-tahun mendatang, alasan ini dinilai sangat irasional dan terlalu dipaksakan. Seperti yang dilansir oleh ICW, tiap tahunnya terjadi kebocoran APBN sebesar 30%. Selain itu dari total APBN sebesar Rp 1,435 trilyun, 60% digunakan sebagai anggaran belanja rutin, termasuk membayar gaji pegawai pemerintah. Belum lagi keberadaan program-program pemerintah yang dinilai boros anggaran (baik di lembaga eksekutif dan legislatif) dan makin meningkatnya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat.

Sungguh ironi, ketika pemerintah menyuarakan kepada rakyat untuk menghemat anggaran APBN dengan memangkas subsidi BBM, namun pemerintah dan dewan yang terhormat masih merasa ‘nyaman’ untuk menikmati dan menghamburkan uang rakyat.

Lantas, apa sebenarnya motif di balik kenaikan harga BBM ini ? Mengapa pemerintah begitu ngotot untuk menaikkan harga BBM ?

Seperti diketahui, minyak merupakan komoditas yang sangat penting dan sensitif bagi banyak pihak. Penguasaaan minyak kini tidak lagi dikendalikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam produksi minyak secara langsung. Namun ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi dan berperan besar dalam pengaturan harga minyak dunia, yaitu para kapitalis minyak. Seperti yang dituliskan oleh Endang Suryadinata, alumnus Erasmus Universiteit Rotterdam dalam Koran Tempo (7/04/12) bahwa kandungan minyak di mana pun, termasuk di Indonesia sudah sejak dulu menjadi incaran para kapitalis minyak. Undang-Undang Nomor 22/2001 tentang Migas sudah bukan rahasia lagi merupakan produk regulasi yang secara resmi mengkhianati Pasal 33 UUD 1945, karena segala hal terkait dengan minyak bukan dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Namun semua diserahkan kepada mekanisme pasar, demi kesejahteraan segelintir elite yang tahu seluk-beluk bisnis BBM.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22/2001 ditetapkan pada 23 November 2001 pada masa pemerintahan Megawati. UU ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pemerintah bersama IMF (International Monetary Funds) yang telah mengucurkan pinjaman untuk menangani krisis ekonomi Indonesia tahun 1997. Di sektor migas, pemerintah wajib melaksanakan kebijakan liberalisasi dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang salah satu butir kesepakatannya adalah menghapus subsidi BBM dan mengizinkan masuknya perusahaan multi nasional, serta mengubah status Pertamina menjadi perseroan (PT) dengan fungsi yang sama dengan badan usaha asing baik dalam kegiatan hulu maupun hilir.

Nampak sudah, Indonesia kini tidak lagi berdaulat dalam pengelolaan minyak, BUMN yang dapat mengelola dengan baik aset minyak negeri kaya raya ini sudah tak ada, Pertamina dikebiri begitu ungkapan yang banyak dikemukakan. Para kapitalis minyak telah mengambil alih penguasaan sektor krusial ini. Pemerintah tak mampu berbuat banyak ketika kekuatan besar pengendali minyak mencoba mencengkram tanah ibu pertiwi, mengeruk habis kandungan energi di dalamnya, dan hanya menyisakan sisa-sisa ‘harta karun’ yang tak seberapa. Pemerintah lebih memilih menyelamatkan roda pemerintahan seperti dinasehatkan para ekonomnya daripada berpihak pada perut rakyat banyak.

Sejauh ini, setelah beberapa kali kenaikan BBM dilakukan, polemik yang terjadi masih tetap sama. Sejarah berulang. Kontroversi kenaikan BBM banyak diperdebatkan para ahli di televisi atau koran, banyak yang setuju tidak sedikit pula yang menentang. Belum lagi, kisruh yang terjadi saat unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di berbagai daerah yang menimbulkan banyak kerugian, baik riil maupun materil. Sudah terlalu banyak energi, waktu, dan peluh yang tersita setiap kali kenaikan harga BBM dicanangkan. Namun, sayangnya, seperti yang ditulis oleh Endang Suryadinata (Koran Tempo, 7 April 2012) kita masih belum mau belajar dari sejarah, bagaimana di masa mendatang kita harus mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada minyak, serta mulai melirik energi-energi alternatif. Kebijakan atau politik energi kita sampai sejauh ini belum pernah dirancang untuk menghadapi guncangan besar, seperti melonjaknya harga minyak. Semua masih serba tambal sulam. Dan di atas segalanya, di masa mendatang, kita jangan lagi menjadi korban permainan para kapitalis minyak atau para mafia dalam sektor energi. (apr)

Tags:  , ,

Leave a reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>